Kemenkeu Satu Pasuruan Gandeng BPS dan Pemda Pasuruan Gelar Press Release

MALANGRAYANEWS | PASURUAN - Kemenkeu Satu wilayah kerja Pasuruan (DJPb, DJBC, DJP, DJKN, BDK) bersama Pemda Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta BPS Kota Pasuruan untuk pertama kalinya menggelar press release Kinerja APBN dan APBD sampai dengan bulan Oktober 2022, bertempat di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Jumat (25/11/2022). 

Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman dalam pembukaannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Khususnya KPPBC Madya Pabean A Pasuruan yang telah mempersiapkan tempat sehingga terselenggarakan acara tersebut.
 
Selanjutnya dipaparkan, bahwa berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan bulan Oktober 2022 sebesar Rp.5,95 triliun atau 76,33% dari total pagu sebesar Rp.7,79 triliun. Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 8,92% dari realisasi bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp.6,06 triliun atau 67,42% dari total pagu sebesar Rp.8,99 triliun. 

Dari total realisasi belanja sebesar Rp.5,95 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.4,42 triliun atau 74,04% dari total pagu sebesar Rp.5,96 triliun dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp.1,53 triliun atau 83,84% dari pagu sebesar Rp.1,83 triliun. 

Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp.5,95 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran.

Secara lebih detil, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan  Bulan Oktober 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.2,96 triliun atau 82,00% dari pagu sebesar Rp.3,61 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp.1,35 triliun atau 64,24% dari pagu sebesar Rp.2,11 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.93,06 miliar atau 39,38% dari pagu sebesar Rp.236,32 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp.13,14 miliar atau 82,55% dari pagu sebesar Rp.15,92 miliar.

Sementara itu, untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp.202,14 miliar atau 63,02% dari pagu sebesar Rp.320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya. DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp.676,21 miliar atau 96,17% dari total pagu sebesar Rp.703,12 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp.652,43 miliar atau 81,34% dari total pagu sebesar Rp.802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya. 

Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai bulan Oktober 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp.86,05 triliun dan tumbuh sebesar 15,67% (YoY), terdiri dari Perpajakan sebesar Rp.16,06 triliun, Kepabeanan & Cukai sebesar Rp.68,96 triliun, dan PNBP sebesar Rp.1,03 triliun.

Selanjutnya, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Hannan Budiharto menjelaskan secara rinci penerimaan Negara yang bersumber dari Bea dan Cukai serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Ismail dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tambahan penjelasan penerimaan perpajakan.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo, Eko Yuwono juga ikut menjelaskan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari lelang dan piutang.

Setelah selesai pemaparan dari APBN, dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala BPS Kota Pasuruan, Sri Kadarwati, S.Si, M.T, BPKPD Kabupaten Pasuruan, Indah Yuniar dan BPKA Kota Pasuruan, Farom terkait kinerja APBD sampai 31 Oktober 2022.
 
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. 

Diharapkan melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.