Karanganyar Gempar! Diduga Biaya PTSL Warga Rp 280 Juta Dipinjam Kades Untuk Menutup PADes

MALANGRAYANEWS | MALANG- Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, kini diguncang skandal yang jauh lebih besar dari sekadar mahalnya biaya PTSL.

Uang milik ribuan warga yang seharusnya menjadi dana titipan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diduga dipinjam Kepala Desa Karanganyar, Edi Suprapto, senilai Rp 280 Juta untuk menutupi setoran ke Rekening Kas Desa (RKD) demi menyelamatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bolong.

Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan lagi pungutan mahal. Ini adalah pengalihan uang rakyat untuk menutupi kegagalan keuangan desa.

"Baru terungkap kepala desa pinjam uang PTSL senilai 280 juta, untuk buat nutupi uang PAD," ungkap seorang warga Desa Karanganyar yang meminta namanya dirahasiakan demi keamkeamanan, Senin (9/11/2026).

UANG TITIPAN WARGA, DIPAKAI TUTUP LAPORAN

Dalam aturan keuangan desa, uang PTSL bukan milik desa. Itu uang warga yang dititipkan untuk pengurusan tanah mereka.

PADes pun tidak boleh diisi dari uang titipan biaya PTSL. PADes harus berasal dari  pemanfaatan dan pengelolaan aset desa, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah.

Namun di Karanganyar, warga menduga skemanya dibalik: uang PTSL diambil, disetor ke RKD, lalu dicatat seolah-olah PADes tercapai.

Padahal aslinya PADes tidak tercapai. Laporan yang naik ke atas terlihat bagus, tapi isinya uang warga.

"Kalau PADes tidak tercapai ya bilang saja tidak tercapai. Jangan uang PTSL warga yang dipakai buat nutupi. Itu uang rakyat, bukan uang untuk sulap laporan," tegas warga tersebut dengan nada geram.

3.000 PEMOHON, MILIARAN RUPIAH TERKUMPUL

Dugaan ini semakin menguat karena skala PTSL di Karanganyar sangat besar.

Jumlah pemohon disebut mencapai *lebih dari 3.000 pemohon. Setiap pemohon dipungut Rp 600.000 untuk warga dalam desa, dan Rp 700.000 untuk warga luar desa.

Artinya, miliaran rupiah uang warga mengendap di tangan panitia dan desa.

Di tengah tumpukan uang sebesar itu, muncul pertanyaan yang hingga kini tidak dijawab: Kenapa justru uang PTSL yang harus dipinjam untuk menutupi PADes? Kemana larinya PADes yang asli?

"Dengan total 3.000 lebih pemohon, berapa uang yang sudah terkumpul? 
Dan sekarang uang PTSL masih ada berapa? 
Warga berhak tahu, jangan ditutup-tutupi," tambah warga itu.

KADES EDI SUPRAPTO TIDAK MEMBANTAH, TAPI MINTA JANGAN DIREKAM

Saat ditemui Ketua AWPI DPC Kabupaten Malang Sunarto, Kepala Desa Karanganyar, Edi Suprapto,  mengakui uang yang dipinjam senilai Rp 280 Juta.

Menurut keterangan Ketua AWPI, Kades Edi Suprapto menyebut uang itu memang benar dipinjam dan dibuat untuk fasilitas kantor dan lain sebagainya, seperti laptop dan lain-lain.

Namun saat pertemuan itu berlangsung, Kades Edi Suprapto diduga sempat berkata, "Jangan direkam mas," ucap Kades Karanganyar.

WARGA MENUNTUT AUDIT TERBUKA

Warga kini menuntut empat hal secara terbuka:
1. Buka Rekening Koran RKD Karanganyar - kapan uang Rp 280 Juta itu masuk, dan dengan kode apa dicatat?
2. Buka Buku Kas PTSL - kapan uang itu keluar, siapa yang memerintahkan, dan sudah dikembalikan atau belum?
3. Buka Laporan Realisasi APBDes - berapa target PADes sebenarnya, dan berapa realisasi murninya tanpa uang PTSL?
4. Audit Khusus oleh Inspektorat - bukan audit rutin, tapi audit khusus atas dugaan pengalihan dana PTSL ke PADes.

"Kami tidak butuh janji. Kami butuh bukti. Tunjukkan rekening korannya, tunjukkan buku kasnya. Kalau bersih, kenapa takut dibuka?" ujar warga tersebut.

Warga juga mendesak Camat Poncokusumo, Inspektorat Kabupaten Malang, BPN Kabupaten Malang, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan. Jangan menunggu warga bergerak sendiri.

"Ini bukan lagi soal administrasi. Kalau uang titipan rakyat dipakai untuk menutup PADes, itu sudah masuk ranah penyalahgunaan wewenang," pungkasnya.