Bongkar Borok Aset Karanganyar: Dari Hibah Sekolah Sampai TKD Jadi Barang Dagangan

MALANGRAYANEWS | Poncokusumo, Kabupaten Malang - Pengelolaan aset desa di Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, diduga mengalami carut-marut berkepanjangan. Sejumlah aset yang seharusnya tercatat sebagai milik desa maupun milik pemerintah kabupaten, diduga berpindah tangan dan dimanfaatkan tanpa dasar hukum yang jelas, Minggu (15/11/2026). 

Warga menyebut persoalan ini bukan baru terjadi. Ada yang sudah berlangsung sejak tahun 1990-an, dan ada pula yang masih terjadi hingga saat ini.

*1. Tanah Warga Dihibahkan untuk SMPN 2, Janji Pengganti Tak Pernah Pasti*

Kasus pertama berkaitan dengan tanah warga yang dihibahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan SMPN 2 Poncokusumo.

Tanah tersebut kini sudah menjadi bangunan sekolah dan telah bersertifikat atas nama Dinas Pendidikan sejak tahun 1990-an.

Menurut keterangan warga, hibah itu dilakukan karena warga dijanjikan tanah pengganti dari tanah bengkok desa. Namun hingga kini, janji tersebut tidak pernah ditepati secara hukum.

Warga yang bersangkutan hanya diberi hak garap atas tanah bengkok, tanpa surat pernyataan, tanpa SK Kepala Desa, tanpa Perdes, dan tanpa kepastian jangka waktu.

"Tanahnya sudah jadi sekolah, kami ikhlas. Tapi janji tanah penggantinya mana? Sampai sekarang kami hanya disuruh menggarap, tapi tidak ada surat apa-apa. Kalau besok diambil, kami tidak bisa apa-apa," ujar salah seorang warga Karanganyar yang meminta namanya tidak disebutkan.

Padahal secara aturan, tanah bengkok adalah milik desa yang berfungsi sebagai tambahan penghasilan Kepala Desa dan perangkat selama menjabat. Tanah bengkok tidak boleh dialihkan kepemilikannya menjadi milik warga.

*2. Tanah Milik Pemkab Malang Seluas 6.000 m² Dikelola Desa*

Kasus kedua berkaitan dengan tanah seluas kurang lebih 6.000 m² di Desa Karanganyar yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Tanah tersebut, menurut warga, saat ini digarap dan disewakan oleh Pemerintah Desa Karanganyar, dan hasilnya dimasukkan ke dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Padahal tanah yang dibeli Pemkab itu berstatus Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan Permendagri 19/2016, pemanfaatan BMD tidak mengubah status kepemilikan, dan hasil pemanfaatannya wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah, bukan ke kas desa.

Hingga berita ini dibuat, belum diketahui apakah ada perjanjian Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, atau Sewa BMD dari Bupati Malang yang menjadi dasar pengelolaan tanah tersebut oleh desa.

*3. TKD Digarap, PBB Dibayar Desa, Hasil Dinikmati Penggarap*

Kasus ketiga berkaitan dengan Tanah Kas Desa (TKD).

TKD tersebut masih tercatat di Buku Aset Desa Karanganyar. Namun menurut warga, TKD itu digarap oleh warga/penggarap, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya dibayar oleh Pemerintah Desa, sementara hasil dari TKD itu justru dinikmati oleh penggarap/penghibah, bukan masuk ke APBDes secara penuh.

Padahal hasil sewa TKD seharusnya masuk APBDes sebagai PADes. Penggarap hanya berhak atas hasil panennya, bukan atas hasil sewa tanahnya.

*4. TKD Diduga Diperjualbelikan Penggarap*

Yang paling serius, warga menyebut sudah ada TKD yang diperjualbelikan oleh penggarap, atas sepengetahuan Kepala Desa lama.

TKD adalah aset desa yang dilarang diperjualbelikan. Penggarap hanya memiliki hak garap, bukan hak milik, sehingga tidak berhak menjual tanah tersebut.

Jual-beli tersebut diduga dilakukan di bawah tangan, tanpa melalui Musdes, tanpa persetujuan Bupati, dan tanpa proses tukar-menukar aset desa yang sah.

Akibatnya, pembeli yang terlanjur membeli TKD tersebut kini berada dalam posisi lemah secara hukum, karena tidak bisa melakukan balik nama di BPN.

*5. Kades Sekarang Berupaya Menebus, Sumber Anggaran Dipertanyakan*

Kepala Desa Karanganyar yang sekarang disebut-sebut berupaya menebus TKD yang telah terjual tersebut, dengan alasan untuk menyelamatkan warga pembeli dari kerugian.

Namun warga mempertanyakan sumber anggaran tebusan itu, karena tidak jelas apakah berasal dari APBDes, dari pungutan warga, atau dari sumber lain.

Padahal secara hukum, desa tidak perlu menebus aset miliknya sendiri, karena jual-beli TKD oleh penggarap tersebut batal demi hukum. Desa cukup mengambil kembali asetnya melalui prosedur penertiban aset.

Jika tebusan itu diambil dari APBDes, maka desa berpotensi rugi dua kali: asetnya sudah dijual ilegal, lalu desa pula yang membayar untuk mengambilnya kembali.

*Warga Minta Audit Aset Desa*

Warga Karanganyar berharap Pemerintah Kecamatan Poncokusumo, Inspektorat Kabupaten Malang, dan BPKAD Kabupaten Malang segera melakukan audit dan inventarisasi aset desa secara menyeluruh.

"Kami tidak minta sekolah dibongkar. Kami tidak minta ribut. Kami hanya minta aset desa ditertibkan. Mana yang milik desa, mana yang milik kabupaten, mana yang milik warga. Jangan dicampuraduk," kata warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, dan Dinas terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan hak jawab.