Kepala Desa Asrikaton Sampaikan Hak Jawab Terkait Pemberitaan TKD

MALANGRAYANEWS|MALANG - Kepala Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Supaadi, menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan yang beredar mengenai pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di desanya.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Sabtu (14/11/2026), Supaadi menegaskan bahwa pihaknya menghargai fungsi kontrol sosial dari media dan masyarakat. Ia menyebut kritik dan pertanyaan warga merupakan hal yang wajar dalam demokrasi desa.

Soal Pernyataan "Pura-pura Lupa"
Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan dirinya dan Sekretaris Desa "pura-pura lupa" dan "tidak tahu" soal TKD, Supaadi memberikan klarifikasi.

Menurutnya, saat ditemui pada Rabu (11/11/2026), ia tidak dalam posisi membawa dokumen lengkap. Sehingga untuk angka pasti luas TKD dan nilai sewa per tahun, ia tidak bisa menjawab secara lisan dan hafalan agar tidak salah menyebutkan angka.

"Saya dan Sekretaris Desa tidak pernah bermaksud menutup-nutupi. Kami hanya ingin menyampaikan data yang benar berdasarkan dokumen, bukan berdasarkan hafalan," ujar Supaadi.

TKD Bukan Lahan Bancakan

Supaadi menegaskan, TKD Desa Asrikaton bukan lahan bancakan. Pengelolaan TKD, kata dia, dilakukan sesuai mekanisme yang ada di desa, dengan melibatkan BPD sebagai panitia dan perangkat desa.

"Sebagian dikelola perangkat sesuai ketentuan, dan sebagian disewa oleh petani warga Asrikaton sendiri," jelasnya.

Terkait tidak adanya lelang terbuka, Supaadi menjelaskan bahwa penyewa TKD selama ini adalah petani warga setempat yang sudah menggarap secara turun-temurun. Penyewaan dilakukan langsung ke desa untuk menjaga agar lahan tetap digarap warga sendiri dan tidak jatuh ke pihak luar.

Siap Terbuka dan Dukung Audit

Terkait pertanyaan warga soal hasil sewa dan peruntukannya, Pemerintah Desa Asrikaton menyatakan siap terbuka.

"Kami siap membuka data TKD, daftar penyewa, nilai sewa, dan laporan penggunaannya kepada Inspektorat, DPMD, Camat Pakis, dan kepada warga melalui musyawarah desa," tegas Supaadi.

Ia juga mendukung penuh jika dilakukan audit khusus oleh Inspektorat dan DPMD Kabupaten Malang. Jika audit menyatakan ada kesalahan administrasi, pihaknya siap memperbaikinya. Jika ada yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Desa (RKD), pihaknya siap melaksanakannya sesuai ketentuan.

Supaadi berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi fitnah. Ia tetap berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan desa secara transparan dan melayani warga Asrikaton dengan sebaik-baiknya.

Hak jawab ini disampaikan agar pemberitaan menjadi berimbang.