TKD Asrikaton Diduga Jadi Lahan Bancakan, Kades dan Sekdes Pura-Pura Lupa

MALANGRAYANEWS | MALANG - Ini bukan lagi soal salah hitung. Ini soal Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang mengaku tidak tahu aset desanya sendiri.

Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, kini menjadi buah bibir. Aset desa yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, justru pengelolaannya gelap gulita. Tidak ada kejelasan luasnya berapa, disewa berapa, uangnya kemana, dan untuk apa.

Yang lebih ironis, dua orang paling berkuasa di desa itu, Kepala Desa Supaadi dan Sekretaris Desa, sama-sama mengaku tidak tahu, Rabu (11/11/2026). 

*AWPI Datang Langsung, Kades Tetap Bilang Tidak Tahu*

Ketua AWPI DPC Kabupaten Malang, Sunarto SH, tidak main-main. Ia langsung mendatangi Kantor Desa Asrikaton, bertemu langsung dengan Kades, dan menanyakan hal paling dasar dalam pengelolaan aset desa: Berapa luas TKD? Berapa harga sewa per tahun?

Jawaban Kades Supaadi singkat, padat, dan mengejutkan: Tidak tahu.

Padahal, seorang Kepala Desa adalah penanggung jawab utama pengelolaan keuangan dan aset desa. Bagaimana mungkin Kepala Desa tidak tahu luas tanah milik desanya sendiri? Bagaimana mungkin Kepala Desa tidak tahu berapa uang sewa yang masuk ke kas desa setiap tahun?

Pertanyaan itu yang kini menggema di kalangan warga Asrikaton.

*Warga: Kami Tidak Tahu Apa-Apa*

Informasi dari warga masyarakat Desa Asrikaton sangat jelas. Mereka ingin tahu terkait pengelolaan TKD di Desa Asrikaton. Hasil sewa berapa, tidak tahu. Peruntukannya untuk apa, tidak tahu.

Warga merasa selama ini hanya dijadikan penonton di desanya sendiri. Tanah milik desa, dikelola orang dalam, hasilnya tidak pernah diumumkan.

"Kami ini warga Asrikaton, bukan warga numpang. Masa tanah desa kami sendiri, kami tidak boleh tahu luasnya berapa, sewanya berapa, uangnya untuk apa? Ini desa apa gudang rahasia?" ujar salah satu warga dengan nada kesal.

Warga meminta satu hal yang sangat sederhana: BUKA TRANSPARANSI KE PUBLIK.

Bukan minta dibagi uangnya. Bukan minta jabatan. Hanya minta dibuka. Sesederhana itu, tapi kenapa terasa begitu sulit?

*Sekdes Bicara: Ada Yang Dikelola Perangkat, Sisanya Petani, Tanpa Pemenang Lelang*

Sekretaris Desa Asrikaton saat ditemui di tempat yang sama dengan Kades, satu ruangan di Kantor Desa Asrikaton, menyampaikan langsung ke Ketua AWPI DPC Kabupaten Malang dan Tim Pencari Fakta.

Pengakuan Sekdes ini justru membuka kotak pandora baru.

Terkait TKD di Asrikaton, Sekdes menyebut ketua panitia adalah BPD dan dirinya sendiri juga anggota.

"Di situ memang ada yang dikelola perangkat, saya cuma satu orang dan yang lain disewa petani," ujar Sekdes.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika ada panitia, kenapa tidak ada pemenang lelang? Jika ada panitia, kenapa penyewa langsung sewa ke desa?

Sekdes juga menegaskan, di sini tidak ada namanya pemenang lelang TKD. Penyewa merupakan petani langsung sewa ke desa.

Lalu, dimana fungsi panitia? Untuk apa dibentuk panitia kalau tidak ada lelang? Untuk apa ada ketua panitia kalau penyewa langsung datang ke desa?

Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal sistem yang diduga sengaja dibuat kabur.

*Sekdes Juga Tidak Tahu Luas dan Harga Sewa, Alasannya LUPA*

Saat ditanya lebih jauh, berapa harga sewa per tahun dan berapa luasnya, Sekdes memberikan jawaban yang sama dengan Kades: Tidak tahu dan lupa.

"Pertahunnya berapa itu saya tidak tahu. Dan luasnya berapa tidak tahu, lupa," ujarnya.

Lupa? Bagaimana seorang Sekretaris Desa, yang notabene adalah koordinator administrasi dan keuangan desa, bisa lupa luas tanah kas desa dan harga sewanya?

Sekdes adalah orang yang memegang dokumen desa. Sekdes adalah orang yang seharusnya tahu persis setiap jengkal aset desa. Jika Sekdes saja lupa, lalu siapa yang ingat? Apakah dokumennya hilang? Apakah catatannya tidak pernah dibuat? Atau memang sengaja dibuat lupa?

Warga berhak curiga. Karena dalam pengelolaan uang negara, kata "lupa" bukan jawaban. Kata "lupa" adalah alarm bahaya.

*Ketua AWPI Sunarto SH: Ini Ada Kejanggalan!*

Ketua AWPI DPC Kabupaten Malang, Sunarto SH, langsung menanyakan hal yang sama yang ada di benak warga: Kok bisa tidak tahu?

"Kok bisa tidak tahu, padahal seorang Kepala Desa dan Sekdes. Ini ada kejanggalan," tegas Sunarto SH di hadapan Kades dan Sekdes.

Sunarto menegaskan, pihaknya selaku sosial kontrol tidak akan diam. Ia meminta Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Bupati Malang untuk melakukan audit khusus Desa Asrikaton.

"Jika ada pelanggaran, serahkan ke pihak yang berwenang. Jangan cuma hanya mengembalikan ke RKD, supaya ada kejelasan yang pasti," imbuhnya.

Pernyataan ini sangat penting. Selama ini, banyak kasus di desa hanya selesai dengan cara mengembalikan uang ke Rekening Kas Desa (RKD), lalu dianggap selesai. Tanpa ada sanksi, tanpa ada efek jera, tanpa ada kejelasan hukum.

AWPI tidak mau kasus Asrikaton berakhir seperti itu. Jika memang ada pelanggaran, harus diproses sesuai hukum. Bukan hanya kembalikan uang, lalu besok diulangi lagi.

*Tiga Pertanyaan Yang Sampai Hari Ini Tidak Dijawab*

Dari semua wawancara dan konfirmasi, ada tiga pertanyaan mendasar yang sampai hari ini tidak bisa dijawab oleh Pemdes Asrikaton:

1.  Berapa luas TKD Desa Asrikaton yang sebenarnya? Kades tidak tahu. Sekdes tidak tahu, lupa.
2.  Berapa harga sewa TKD per tahun? Kades tidak tahu. Sekdes tidak tahu.
3.  Kemana uang sewa itu masuk dan untuk apa peruntukannya? Warga tidak tahu.

Tiga pertanyaan sederhana, tapi tidak ada satu pun yang bisa dijawab oleh pemegang kekuasaan di desa itu.

Lalu, bagaimana warga bisa percaya pengelolaan TKD berjalan dengan benar, jika pengelolanya sendiri tidak tahu apa yang dikelolanya?

*Ini Bukan Soal Benci, Ini Soal Hak Warga*

Perlu ditegaskan, warga Asrikaton bukan membenci Kades atau Sekdes. Warga hanya menuntut haknya.

TKD adalah Tanah Kas Desa. Milik desa. Milik masyarakat. Bukan milik pribadi. Bukan milik perangkat. Bukan milik panitia.

Hasil dari TKD seharusnya masuk ke kas desa dan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk dikelola secara tertutup tanpa lelang, tanpa pengumuman, tanpa laporan.

Jika memang pengelolaannya benar, kenapa takut dibuka? Jika memang sewanya sesuai aturan, kenapa tidak bisa menyebutkan angkanya? Jika memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa Kades dan Sekdes sama-sama tidak tahu?

*Warga Minta Audit Khusus, Bukan Sekadar Klarifikasi*

Warga dan AWPI kini sepakat: Desa Asrikaton harus diaudit khusus.

Bukan sekadar klarifikasi di atas kertas. Bukan sekadar janji akan diperbaiki. Tapi audit menyeluruh oleh Inspektorat, DPMD, dan atas perintah Bupati Malang.

Audit luas TKD. Audit daftar penyewa. Audit nilai sewa per tahun. Audit aliran uang sewa. Audit peruntukan uang sewa.

Jika bersih, nama Pemdes Asrikaton akan bersih. Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Warga sudah terlalu lama menunggu transparansi. Kini saatnya transparansi itu dipaksakan lewat audit.

Hingga berita ini diturunkan, tim masih berupaya mendapatkan klarifikasi lanjutan dari Camat Pakis, Inspektorat, DPMD Kabupaten Malang, dan Bupati Malang.

Tim Redaksi akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan yang pasti.