Ketua DPC AWPI Kab.Malang Besuara:Jangan Asal Sebut Wartawan Abal-Abal!Kalau Ada Oknum Sebut Namanya
Ketua DPC AWPI Kabupaten Malang, Sunarto, SH (kanan) bersama dengan Ketua DPP AWPI dan Ketua DPD AWPI.
MALANG - Ketua DPC AWPI Kabupaten Malang, Sunarto SH, akhirnya angkat bicara terkait narasi yang belakangan beredar di desa-desa, di kantor camat, di sekolah, hingga di dinas-dinas.
Narasi itu berbunyi: "Hati-hati, ada wartawan abal-abal yang datang ke desa-desa, ke kantor camat, ke sekolah, ke dinas."
Bahkan ada yang menyebarkan ciri-ciri wartawan abal-abal, tanpa pernah menyebut siapa nama oknumnya, media apa, dan kapan kejadiannya.
Sunarto SH menegaskan, narasi seperti itu sangat merugikan wartawan yang bekerja secara benar, resmi, dan taat aturan.
"Kami tersinggung jelas! Jangan asal sebut wartawan abal-abal, wartawan abal-abal. Kalau memang ada oknum, sebut namanya! Sebut medianya! Sebut kapan dia datang dan apa yang dia lakukan! Jangan pukul rata semua wartawan!" tegas Sunarto SH, Kamis (19/11/2026).
NARASI TANPA NAMA = FITNAH UNTUK SEMUA WARTAWAN
Menurut Sunarto SH, menyampaikan narasi wartawan abal-abal tanpa menyebut oknum yang jelas, sama saja dengan memfitnah seluruh profesi wartawan.
"Yang datang ke desa itu banyak. Ada wartawan resmi yang memang tugasnya kontrol sosial, konfirmasi, investigasi. Ada juga yang datang untuk silaturahmi. Kalau semua disebut abal-abal tanpa bukti, itu namanya mengadu domba," ujar Sunarto.
Sunarto SH mempertanyakan, siapa sebenarnya yang dimaksud wartawan abal-abal itu?
"Apakah dia punya kartu pers? Apakah dia punya media yang berbadan hukum? Apakah dia melakukan pemerasan? Kalau memang melakukan pemerasan, laporkan ke polisi! Laporkan ke Dewan Pers! Jangan hanya cerita ke belakang, menyebarkan ciri-ciri, tapi tidak berani menyebut nama!"
AWPI menilai, narasi wartawan abal-abal yang tidak jelas itu sering dipakai untuk menakut-nakuti wartawan agar tidak berani datang ke desa, ke camat, ke sekolah, dan ke dinas untuk konfirmasi.
"Ini pola lama. Begitu ada wartawan mau konfirmasi soal anggaran, soal Tanah E Gendom, soal proyek mangkrak, langsung disebar narasi wartawan abal-abal. Tujuannya apa? Biar wartawan takut datang! Biar tidak ada yang kontrol!" tegas Sunarto SH.
WARTAWAN DATANG KE DESA ITU TUGAS, BUKAN NGAMEN
Sunarto SH menegaskan, wartawan datang ke desa, ke kantor camat, ke sekolah, ke dinas itu bukan tanpa dasar. Itu adalah tugas jurnalistik.
Wartawan punya hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Wartawan punya hak untuk konfirmasi. Wartawan punya kewajiban untuk kontrol sosial.
"Kalau Kades, Camat, Kepala Sekolah, Kepala Dinas bersih, kenapa takut didatangi wartawan? Kenapa harus menyebar narasi wartawan abal-abal? Justru kalau bersih, sambut wartawan, kasih data, kasih klarifikasi. Selesai!" ujar Sunarto.
AWPI juga mengingatkan, wartawan yang resmi itu bisa dibedakan dengan mudah.
"Wartawan resmi itu punya kartu pers, punya surat tugas, punya media yang jelas, punya redaksi yang bisa dihubungi, dan berani pasang nama di berita. Tidak sembunyi-sembunyi. Kalau mau cek, tinggal cek ke redaksinya, cek ke DPC AWPI, cek ke Dewan Pers. Gampang!" tambah Sunarto.
SERUAN KERAS SUNARTO, SH
Dalam seruannya, Ketua DPC AWPI Kabupaten Malang menyampaikan 4 poin tegas:
1. STOP NARASI ABAL-ABAL TANPA NAMA
"Jangan lagi ada yang menyebarkan narasi wartawan abal-abal, wartawan ciri-ciri abal-abal, tapi tidak berani menyebut siapa orangnya. Itu fitnah. Itu merusak nama baik profesi."
2. KALAU ADA OKNUM, SEBUT DAN LAPORKAN
"Kalau memang ada oknum wartawan yang memeras, yang minta uang, yang tidak punya media jelas, sebut namanya! Laporkan ke kami, laporkan ke polisi, laporkan ke Dewan Pers. Kami dari AWPI yang pertama akan menindak oknum itu. Kami tidak melindungi oknum!"
3. JANGAN HALANGI KERJA WARTAWAN
"Kades, Camat, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, jangan halangi wartawan yang mau konfirmasi. Itu melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan yang dihalangi bisa lapor pidana."
4. JANGAN ADU DOMBA WARGA DENGAN WARTAWAN
"Jangan adu domba warga dengan wartawan. Wartawan datang untuk membela hak warga. Kalau ada proyek mangkrak, kalau ada Tanah E Gendom yang tidak jelas, yang rugi itu warga. Wartawan yang bantu menyuarakan."
KAMI TIDAK BELA OKNUM, TAPI KAMI BELA PROFESI
Sunarto SH menegaskan, AWPI tidak pernah membela oknum wartawan yang nakal.
"Kami tegaskan, AWPI tidak melindungi oknum. Kalau ada anggota kami yang memeras, yang abal-abal, kami pecat! Tapi jangan karena ada satu oknum, semua wartawan disebut abal-abal. Itu tidak adil!" tegas Sunarto.
AWPI juga membuka pintu bagi siapa pun, baik Kades, Camat, Kepala Sekolah, maupun masyarakat, yang merasa didatangi oknum wartawan yang mencurigakan, untuk melapor ke DPC AWPI Kabupaten Malang dengan membawa bukti nama, media, dan rekaman atau foto.
"Silakan laporkan ke kami. Kami akan verifikasi. Kalau benar oknum, kami tindak. Tapi kalau hanya narasi tanpa bukti, kami anggap itu upaya membungkam pers!" ujar Sunarto.
Hingga berita ini diturunkan, AWPI Kabupaten Malang masih menerima banyak keluhan dari wartawan di lapangan yang merasa tersinggung karena disebut abal-abal hanya karena datang ke desa untuk konfirmasi.
AWPI meminta semua pihak untuk menghormati kerja jurnalistik dan berhenti menyebarkan narasi yang tidak jelas sumbernya.
"Jurnalis itu pilar demokrasi keempat. Kalau jurnalis dibungkam dengan narasi abal-abal, siapa lagi yang akan membela warga?" tutup Sunarto SH.
Editor :Ira Puspita Dewi







