Gerakan Aktivis Milenial Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa Kekayaan Menteri PPN

MALANGRAYANEWS | JAKARTA - Gerakan Aktivis Milenial (GERAM) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kekayaan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Hal itu disampaikan Ketua Geram, Iklas Ade Putra, kepada wartawan, Kamis (2/6/2022).

Ikhlas mengungkapkan Suharso Monoarfa sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat era kepemimpinan SBY dan pernah menjadi anggota DPR RI.

"Kalau dilihat kembali di laman elhkpn.kpk.go.id, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Suharso Monoarfa terakhir melaporkan kekayaan pada Desember 2018, jumlahnya sebesar RP. 84.279.899 berupa kas dan setara kas. Sementara informasi lainnya tidak terlihat seperti tanah dan bangunan serta alat transportasi dan mesin tidak tercantum," jelas Ikhlas.

Menurutnya, menjadi hal yang sangat janggal dan tidak masuk akal LHKPN yang disampaikan hanya Rp. 84.279.899, sedangkan Bapak menteri Suharso Monoarfa pernah menjabat sebagai DPR-RI Sampai jadi Menteri Perumahan Rakyat Indonesia (Kabinet Indonesia Bersatu jilid II).

"Maka dari itu, kami mendesak KPK untuk mengaudit khusus dan memeriksa kembali LHKPN Menteri Suharso Monoarfa tersebut, tidak boleh terjadi diluar kewajaran seperti ini," tegasnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2019-2024 Suharso Monoarfa, lanjut Ikhlas, memiliki total kekayaan yang berbeda jauh dalam urusan LHKPN ke KPK, sangat berbanding jauh saat Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat era Presiden SBY.

"Bahwa pada saat itu LHKPN Soharso Monoarfa tertanggal 23 November 2009 berjumlah total sebesar Rp. 13.398.378.022. Kalau dilihat dari jejak jabatan yang sebelumnya diluar akal sehat kalau di tahun 2018 hanya Total RP. 84. 279.899 LHKPN ke KPKKPK. Seandainya ada manipulatif tentu terjerat UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KPK Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dana Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara," tambahnya.

Ikhlas menjelaskan masuk tahun 2019 KPK mengumumkan LHKPN Soharso Monoarfa sebesar RP. 58. 887.574.540. Sangat memiliki perkembangan pesat dari jutaan rupiah melonjak miliaran sampai masuk tahun 2020 KPK kembali mengumumkan LHKPN Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar RP. 69.793.308.036.

"Kami menduga kuat ada ke kejanggalan dibalik LHKPN yang disampaikan tersebut. Atas dasar itu Ketua Geram meminta KPK untuk memeriksa secara objektif harta kekayaan menteri PPN/BAPPENAS karena dinilai janggal berdasarkan data LHKPN. Kedua, Mendesak Presiden Jokowi mencopot Suharso Monoarfa jika terbukti," tutupnya.