Pemotongan TPP ASN Dapat Kritikan Dari DPRD Kota Malang

MALANGRAYANEWS | MALANG - DPRD Kota Malang melontarkan kritik keras terhadap pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN kelas 7 sampai 9 sebesar 15 persen.

Sebelum ini, Pemkot Malang kabarnya melakukan pemotongan TPP ASN tersebut dengan alasan untuk membantu anggaran penanganan covid-19.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika bersuara terkait pemotongan TPP ASN sebesar 15 persen tersebut.

Made sangat menyesalkan adanya polemik ini. Karena, kebijakan ini bisa memunculkan masalah baru.

“Dari awal saya sudah tidak setuju dengan pemotongan tunjangan atau potongan apapun terhadap ASN. Karena masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menambah anggaran penanganan covid-19 Kota Malang,” ujar Made, Jumat (27/8).

Karena kalau bicara masalah terdampak, menurut Made tidak ada lapisan masyarakat yang tidak terdampak pandemi ini.

Mulai dari ASN sampai rakyat, semuanya ikut susah karena pandemi covid-19. Menurut Made, Pemkot harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan pemotongan hak ASN.

“Karena ini sudah berbicara hak individu. Mekanismenya seperti apa, itu benar atau tidak secara UU. Kemudian, penggunaannya seperti apa juga membutuhkan pelaporan yang jelas,” tegas Made.

Menurutnya, hal mendasar seperti kesesuaian dengan aturan yang ada penting untuk mencegah adanya temuan yang berpotensi pelanggaran.

“Dewan sudah tidak setuju dengan wacana pemotongan TPP ini sejak awal muncul. Kami sudah komunikasikan dan bisa diterima. Eh ternyata tetap akan ada pemotongan,” ujar Made.

Sejak kemarin pun, Made sudah mengikuti ramainya keberatan para ASN. Menurutnya, ini menunjukan pola komunikasi yang kurang baik dan sangat kontroversial.

“Harusnya kan biar mereka tetap bekerja dengan tenang tanpa ada kekhawatiran pemotongan hak mereka,” terang Made.

“Jika alasan amal dan berbagi, ingat, setiap bulan mereka sudah ada pemotongan lewat Baznas. Itu saja manfaatkan secara optimal dulu. Kita juga belum tahu berapa saldo ASN di Baznas saat ini,” tandasnya.

Arief Wahyudi Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang juga ikut memberi tanggapan. Menurut AW, sapaannya, TPP untuk ASN jumlahnya tidak seberapa besar.

Namun sebetulnya ASN sangat menunggu TPP tersebut karena bermanfaat.

“Hampir rata rata ASN juga ambil kredit pada bank. Sehingga, tambahan TPP tersebut setidaknya dapat membantu tambahan uang dapur,” ujar AW, Jumat (27/8).

AW juga mempermasalahkan dalih untuk memotong TPP para ASN tersebut. Yakni, pandemi menuntut kepedulian semua pihak termasuk ASN.

AW pun balik mempertanyakan, apakah selama ini ASN tidak mempunyai kepedulian ketika tetangganya, warga sekitar lingkungan ASN membutuhkan uluran tangan?

“Setahu saya, ASN sangat peduli dan pasti kami dahulukan untuk berbagai bentuk sumbangan ketika warga yang lain membutuhkan,” tambahnya.

Perlu ada penekanan, bahwa tenaga kesehatan di Kota Malang pun ada yang ASN. Mereka berjuang gulung kuming di garda depan dalam penanganan Covid-19.

Banyak rekan sejawat mereka yang harus korban nyawa demi menangani covid-19. Namun, begitu tiba saatnya menerima hak, mereka malah mendapatkan pemotongan TPP.

AW pun meminta opini publik harus berimbang terhadap situasi ASN saat ini. Seolah-olah ASN ini berkelebihan dan tidak punya empati sehingga harus mendapat pemotongan haknya yang tidak seberapa itu.

“Apalagi kalau hal tersebut pukul rata termasuk tenaga kesehatan yang selama ini berada pada garda terdepan penanganan covid-19. Apakah para nakes ini tidak empati? Mereka ini menyelamatkan nyawa kan?,” tanyanya.

Lebih lanjut Arief menyampaikan, sebetulnya untuk penanganan pandemi dan segala kegiatan recovery-nya masih bisa tertangani APBD.

Karena itu, ketimbang SILPA besar di akhir tahun, Arif meminta Wali Kota Malang memerintahkan adanya penggeseran anggaran OPD yang belum prioritas atau bisa ada penundaan pengerjaan.

Arif meminta Pemkot Malang fokus pada kegiatan yang mempunyai implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan pandemi ini.

DPRD juga sudah berani menggeser anggaran untuk kegiatan dewan yang jumlahnya lumayan besar.

Arif juga yakin OPD lain juga akan dengan ikhlas mau menggeser anggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas atau masih bisa delay.

“Toh kalau kita hitung, pemotongan TPP sebesar 15 persen tersebut hanya dapat sekitar Rp 7 miliar. Padahal, saya sangat yakin akan bisa tertutup pada PAK 2021,” ringkasnya.

Dalam KUA-PPAS 2021 untuk PAK, sudah ada kata sepakat antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang.

“Belum lagi kalau kita bicara masalah legalitas potongan maupun pertanggungjawaban penggunaan anggarannya yang tentu akan bisa menjadi temuan tersendiri. Tolong Wali Kota tinjau ulang pemotongan TPP ini,” tutupnya.