Terapkan Keadilan Restoratif, Polres Malang Selesaikan Kasus Pencurian oleh Pelajar

MALANGRAYANEWS | MALANG - Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim, kembali menyelesaikan kasus pencurian dengan pendekatan dan mediasi antara korban dan pelaku atau keadilan restoratif (restorative justice). Kasus yang melibatkan seorang remaja pelaku pencurian dan korban di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, berhasil diselesaikan dengan adil melalui mediasi antara kedua belah pihak.

Kapolsek Pagelaran AKP Totok Suprapto mengatakan, proses restorative justice dilakukan oleh Polsek Pagelaran dengan melibatkan pelapor yakni pihak SMPN 1 Pagelaran yang sebelumnya telah melaporkan peristiwa pencurian. Penyelesaian perkara ditandai dengan dikembalikannya barang bukti yang sebelumnya diamankan dari para ABH kepada pihak sekolah, di Mapolsek Pagelaran, Jumat (19/4/2024).

Setelah semua proses dan administrasi selesai, pelaku diserahkan kembali kepada orang tua dan barang bukti kasus pencurian dikembalikan kepada pelapor. Penyerahan barang bukti tersebut diserahkan langsung oleh AKP Totok kepada sekolah disaksikan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Hari ini kami menyerahkan kembali barang bukti tindak pidana pencurian kepada pelapor karena sudah dilakukan penyelesaian melalui keadilan restorative,” kata AKP Totok Suprapto saat dikonfirmasi di Polsek Pagelaran, Jumat (19/4).

Kapolsek menjelaskan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 8 April 2024 lalu. Saat itu, SMPN 1 Pagelaran yang dalam masa libur lebaran dilaporkan telah kehilangan sejumlah barang inventaris sekolah yang biasa digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar.

Barang-barang yang hilang diantaranya satu unit laptop merk Lenovo, tiga unit laptop merk HP, serta 5 unit charger. Polsek Pagelaran yang mendapat laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi-saksi.

Tak sampai 24 jam, unit reserse kriminal Polsek Pagelaran yang melakukan penyelidikan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang melakukan pencurian. Polisi kemudian mengamankan tiga remaja  asal Kecamatan Gondanglegi tersebut beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami berhasil mengamankan tiga pelajar laki-laki yang masih dibawah umur, untuk Laptop belum sempat terjual,” jelasnya.

Dikatakan AKP Totok, usai melakukan permintaan keterangan, pihaknya melakukan mediasi bersama pihak sekolah dan orang tua ketiga pelajar. Hasilnya seluruh pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara  melalui keadilan restorative.

Pihak sekolah tidak ingin melanjutkan proses hukum pencurian barang yang terjadi, sementara orang tua para pelajar yang bermasalah berjanji akan membina dan mengawasi anaknya dengan lebih baik. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani seluruh pihak.

“Restoratif Justice ini dilakukan, karena pelaku masih punya masa depan yang panjang. Masih muda. Perbuatannya dipicu pergaulan dan terpengaruh kenakalan remaja,” tandasnya.
  
Sementara itu, terpisah Kasihumas Polres Malang Ipda Dicka Ermantara, menjelaskan Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, serta keluarga untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Hal tersebut telah diatur dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, pendekatan Keadilan Restoratif juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

“Dalam hal penanganan tindak pidana selalu memperhatikan kepastian hukum dan manfaat hukum serta rasa keadilan, dan salah satunya keadilan restorative. Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya musyawarah mufakat yang melibatkan semua pihak,” kata Ipda Dicka di Polres Malang, Jumat (19/4).

Penyelesaian kasus ini merupakan contoh konkret dari komitmen Polres Malang dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan yang berpihak kepada perdamaian serta rehabilitasi pelaku, sekaligus memberikan keadilan bagi korban. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan keputusan hukum, tetapi juga membawa dampak positif bagi kedua belah pihak serta masyarakat secara luas.