Komnas Perlindungan Anak, Ariest Merdeka Sirait Datangi Kejaksaan Negeri Batu

MALANGRAYANEWS | BATU - Bertempat di Loby Kejaksaan Negeri Batu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) Ariest Merdeka Sirait beserta istri dan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Batu, Fuad beserta beberapa Media Nasional mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Batu dalam rangka berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Julianto Eka Putra terhadap anak didiknya, Selasa (29/11/2022). 

Kedatangan Ketua Komisi Nsaional  Perlindungan Anak (KNPA) Ariest Merdeka Sirait ke Kantor Kejaksaan Negeri Batu tersebut hendak melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani Kasus Terdakwa Julianto Eka Putra, terkait dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya. 

Adapun kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak ke Kejari Batu diterima oleh Kasi Intelijen Kejari Batu (Edi Sutomo, SH, MH) dan Kasi Pidum Kejari Batu (Yogi Sudharsono, SH) dikarenakan Kajari Agus Rujito Sh, MH masih mengikuti acara di Bogor yang di laksanakan oleh Kejaksaan Agung RI.

Ketua Komnas Perlindungan Anak tersebut, memberikan Apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan Negeri Batu, yang mana Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Malang telah menuntut Terdakwa Julianto Eka Putra 15 Tahun penjara dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang 12 Tahun penjara.

Namun setelah melakukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi 8 tahun. Karena berdasarkan pengalamannya selama ini yang namanya Perkara Perlindungan Anak belum pernah turun atau berkurang dari putusan pengadilan tingkat pertama.

Namun Ariest Merdeka Sirait tetap menghargai Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Ariest Merdeka Sirait juga menanyakan apakah terkait putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum yang menangani akan melakukan upaya hukum Kasasi.

Dalam hal tersebut Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Yogi Sudharsono, SH) menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut diterima pada tanggal 17 November 2022 dan Penuntut Umum masih membaca dan meneliti atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, hal dimaksud sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 245 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”.

Serta ketentuan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Permohonan kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”.

"Dari ketentuan tersebut Penuntut Umum diberikan waktu 14 hari untuk menentukan sikap, apakah Kasasi atau tidak dan 14 hari kemudian menyerahkan Memori Kasasinya. Dan saat ini Penuntut Umum masih meneliti Putusan Banding tersebut, terkait dengan pertimbangan apa saja yang akan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan sejauh ini Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum kasasi," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu, Edi Sutomo, SH.MH.